Pada awal 2009 lalu, pemerintah mencanangkan bahwa pendidikan dasar gratis untuk semua. Tak pandang apakah dia orang kaya atau miskin, yang penting saat sekolah di SD dan SMP maka gratis alias tidak mbayar serupiah pun kecuali bagi sekolah yang berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Kebijakan ini ditelorkan dengan pengalokasian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dinaikkan. Dana BOS awalnya digulirkan pada 2004/2005 lalu dan terus bergulir hingga saat ini adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah guna menutup biaya operasional yang dikeluarkan sekolah dalam penyelenggaraan belajar mengajar.

Namun betulkah dengan pengguliran dana BOS tersebut sudah bisa membuat pendidikan menjadi gratis? Ternyata tidak. Alokasi dana BOS ternyata belum mampu menutup kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan belajar mengajar. Dan penggunaannya juga sudah dibatasi (closed list), yang ternyata membuat sekolah (rata-rata dari hasil pengamatan saya) kurang bisa berimprovisasi dan berinovasi. Sudah dananya mepet, dibatesin lagi dan dipaksa pula (doh)

Dengan kebijakan tersebut maka membawa konsekuensi terhadap pemerintah daerah, yakni mau tidak mau harus mengalokasikan dana tambahan guna menutup kekurangannya atau banyak yang mengistilahkan dengan BOSDA (BOS Daerah). Artinya, semisal unit cost per siswa per tahun adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), alokasi BOS menutup Rp.5000 maka BOSDA harus menutup Rp.5000 juga sebab dengan kebijakan pendidikan gratis ini tidak boleh ada pungutan atau iuran dari orang tua siswa serupiah pun. Bagi daerah-daerah yang kaya jelas no problemo sebab APBD-nya memang memenuhi, lha bagi daerah-daerah yang ber-APBD rendah maka jelas hanya bisa menerapkan alakadarnya bahkan sama sekali tidak bisa mengalokasikan. Akhirnya penyelenggaraan pendidikan hanya bertumpu pada alokasi dana BOS saja.

Jika penyelanggaraan pendidikan hanya mengandalkan dari BOS apakah bisa? Sebenarnya bisa saja. Kita analogikan dengan mobil, bahwa pemerintah pusat sudah membelikan mobilnya trus apakah mobil tersebut mau langsung dipakai atau akan dimodifikasi dulu ya terserah yang memakainya. Bila mau modifikasi, misal nambahin AC biar penumpangnya nyaman, maka ya harus keluar duit lagi tho. Lha siapa yang harus nambahin? Ya pemerintah daerah jika memang tidak boleh memungut dari masyarakat.

Namun apakah itu sesuai dengan hakikat dari kebijakan tersebut, menurut saya jelas tidak. Jika bicara kebijakan maka pemerintah musti sembodo alias bertanggungjawab sehingga meski gratis tetap berkualitas dan bermutu, maka alokasi anggarannya juga disesuaikan sesuai dengan unit cost riil. Amanat UU Sisdiknas bahwa anggaran pendidikan adalah 20% APBN, diluar gaji guru dan pegawai harus dipenuhi. Saat ini jika dihitung memang anggaran pendidikan sudah lebih dari 20% bahkan bisa 30% namun itu termasuk komponen gaji dan honor (tambahan penghasilan) pegawai.

Satu hal lagi bahwa harus menjadi perhatian bersama apakah penghitungan unit cost per siswa tersebut sudah mengikutkan faktor alias variabel pendukung keberhasilan mutu pendidikan, semisal kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Karena kegiatan ini bersifat positif dan berkorelasi dengan kemampuan dan pengembangan bakat siswa.

Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, lagi-lagi saya mengatakan bahwa selalu dan selalu saja episode babat alas dilakukan serta seolah masih dianaktirikan daripada kebijakan-kebijakan yang lain. Bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa Indonesia masih belum menjadi mainstream dalam pengambilan kebijakan.

Ini adalah catatan pinggir yang ditulis oleh Rokhmad Munawir (Kabid Media, Data dan Informasi PATTIRO Magelang) setelah melakukan pengamatan lapangan dan studi dokumen mengenai kebijakan pendidikan gratis. Dan tulisan ini sudah pernah dipublikasikan di blog pribadinya, atas seizinnya kembali dipublikasikan disini.