PATTIRO Magelang
Pusat Telaah dan Informasi Regional – Magelang
SNI dan Layanan Publik
Pemerintah Indonesia ini beberapa waktu terakhir ini, setidaknya telah mulai 2008 lalu, melalui Kementrian Perdagangan maupun Perindustrian serta Badan Standarisasi Nasional (BSN), mulai memberlakukan apa yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk banyak produk terutama yang impor. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya pemerintah menghadapi apa
Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia
Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Indonesia meratifikasi kovenan hak asasi manusia dan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hasil amandemen tersebut telah pula memuat jaminan pemenuhan hak warga untuk mengakses informasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28F hasil
Pansus Century : Sekedar Reality Show
Selama lebih dari 3 bulan terakhir ini kita disuguhi dengan sebuah adegan reality show berseri yang benar-benar diskenario secara rumit dan njlimet. Sang sutradara memang keren benerr, mampu mengarahkan ratusan orang pemainnya dengan baik. Para pemain juga mantab bener, mampu menghayati peran dan melakukan adegan demi adegan dengan sempurna seolah tanpa arahan
Diffabel Masih Dikesampingkan
Kelompok Diffable adalah kelompok rentan dan termarjinalkan dalam masyarakat, karena dipandang sebagai sebuah kelompok yang “menyusahkan” masyarakat normal. Dengan kondisi sebagai kelompok marginal maka banyak kebutuhan dan kepentingan mereka jarang bahkan boleh dikatakan tidak pernah digubris oleh pemerintah. Hal ini setidaknya dapat tercermin pada
Hak Warga dalam Layanan Publik
Setiap orang selalu memerlukan beragam barang dan jasa baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk barang atau jasa yang disediakan pemerintah (public goods) diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk yang dua hal
Blog RSS Feed