Setelah selesainya agenda riset pendidikan gratis bermutu, maka dilakukan sebuah diskusi terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pada tingkat kota/kabupaten serta provinsi yang menjadi sasaran daerah penelitian.

Agenda yang gelar pada 27 April 2010 di Kota Semarang tersebut merupakan pemaparan dan penyampaian hasil penelitian yang dilaksankan oleh PATTIRO Institute bekerjasama dengan PATTIRO (Magelang, Pekalongan, Semarang dan Surakarta) dengan dukungan dari Tranparency Accountability Program serta Yayasan TIFA.

Penelitian tersebut didasarkan pada studi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (APBD, RPJMD, Renstra Pendidikan) serta melalui proses wawancara mendalam yang dilakukan pada pengambil kebijakan dan pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah serta DPRD.

Wilayah penelitian sendiri berada di 6 daerah yakni Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY dan Kota Jogja. Sedangkan durasi penelitian adalah 6 bulan yang dilaksanakan pada Agustus-Desember 2009 lalu.

Selain sebagai sarana dan forum pemaparan hasil penelitian, diskusi tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan pendidikan dasar yang bermutu namun murah dan terjangkau bahkan gratis. Hasil rekomendasi antara lain :
1. Anggaran pendidikan non gaji pegawai harus terus ditingkatkan, sebab ini merupakan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas
2. Mempertegas dan memperjelas peran propinsi dalam mendukung dan pengalokasian anggaran pendidikan dengan tetap memperhatikan kewenangannya
3. Evaluasi tentang implikasi sertifikasi guru dalam menunjang mutu pendidikan perlu dan harus dilakukan
4. Penyelesaian permasalahan sarana pra sarana penunjang pendidikan adalah awal perbaikan menuju mutu dan kemudahan akses pendidikan
5. Pengalokasian anggaran pendidikan untuk dapat lebih memperhatikan pada SPM dan SNP

Itu beberapa rekomendasi yang dihasilkan selain bahwa 6 daerah diatas sepakat untuk menjalin kerjasama dalam proses pembelajaran silang pengimplementasian kebijakan pendidikan di daerah masing-masing.

Download Materi Presentasi