Mereka datang untuk mempelajari bagaimana dan seperti apa tingkat partisipasi masyarakat di Magelang Regency dan bagaimana implementasi kebebasan informasi publik disini. Keperluannya selain untuk studi mereka, mereka juga berkeinginan kuat untuk mencoba membuka wacana dan mendorong perguruan tinggi di Jepang guna mendorong pemerintah Jepang dalam penyediaan informasi ke publik yang informatif.

Menurut mereka, di Jepang masih tidak seterbuka yang dibayangkan banyak orang. Kebebasan berpartisipasi masih belum seterbuka di Indonesia dan ketersediaan informasi mengenai pembangunan dan rencana-rencana pemerintah cukup sedikit. Ini dipengaruhi selain dari pemerintahnya juga dari kesadaran masyarakatnya yang tidak mau menggunakan kran-kran informasi tersebut.

Kedatangan mereka disambut oleh tiga staf PATTIRO Magelang, yakni Ahmad Abdul Basit (Kabid Advokasi Masyarakat); Ahmad Muhibin (Kabid Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) serta Dodi Setiawan (Staf Riset).

KPU Kota Magelang melalui Surat Keputusan nomor 40/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 menetapkan pasangan yang diusung koalisi PDIP, PAN, dan PKS tersebut sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih periode 2010-2015.

Penetapan yang berlangsung di aula DPRD Kota Magelang itu tanpa dihadiri para kandidat pasangan lain yang berlaga pada pilkada lalu, kecuali dua orang calon wakil wali kota yakni Titik Utami yang berpasangan dengan Budiyarto dan Rahajeng Enny Rahayu pasangan Kuntjoro.

Penetapan pasangan dalam acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Magelang itu juga dihadiri Wali Kota Magelang, Fahriyanto, Wakil Wali Kota Nur Muhammad, dan Ketua DPRD Hasan Suryoyudho.

Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kota Magelang, Eny Boedi Orbawati.

Fahriyanto mengatakan, pelaksanaan pilkada beserta tahapan-tahapannya telah dilalui dengan lancar dan terbuka. Ke depan diharapkan tidak ada gangguan, karena hasil pilkada harus bisa diterima dengan “legowo” oleh semua pihak.

Sigit Widyonindito menyatakan bersyukur karena dirinya sudah ditetapkan sebagai Wali Kota Magelang.

Gugatan yang diajukan rivalnya yakni pasangan Senen Budi Prasetyo dan Kholid Abidin (Sendikho) ke Mahkamah Konstitusi, katanya, dianggap sebagai hal yang wajar.

“Kemenangan ini untuk masyarakat Kota Magelang dan saya tidak akan membeda-bedakan,” katanya.

Menurut dia, hal yang akan dilakukan setelah dilantik menjadi wali kota adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Kota Magelang menjadi kota yang lebih baik.

Ia mengatakan, sesuai janji dalam visi misi saat kampanye akan memimpin masyarakat Kota Magelang ke arah yang lebih baik antara lain memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat dan melaksanakan program pembangunan yang berpihak kepada mereka.

“Di bidang pendidikan, sesuai dengan yang telah saya sampaikan dulu, tidak ada pendidikan gratis, tetapi murah. Di bidang kesehatan, pelayanan kepada masyarakat miskin tidak akan dibeda-bedakan,” katanya

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=31233

Jangankan para pengusaha yang bermodal besar dengan jaringan yang luar serta memiliki pasar yang lebih tertata, para petani pun merasakan dampaknya. Buah lokal lebih mahal dari buah impor. Apalagi jika ACFTA benar-benar mulai diberlakukan. Sudah dapat dipastikan semakin banyak produk-produk China membanjiri pasaran Indonesia. Ditambah dengan perilaku konsumen kita yang mementingkan gengsi daripada gizi jelas akan memilih buah dan makanan impor karena dianggap lebih bergengsi. Maka semakin terpuruklah pedagang kecil dan produsen pangan alias petani kita.

Dampak ACFTA bagi perekonomian bangsa ini memang luar biasa. Efek dominonya akan membuat gonjang-ganjing perekonomian nasional secara makro maupun mikro. Namun karena saya bukanlah pakar ekonomi maka saya tidak akan membahas hal itu. Saya hanya mengingatkan bahwa ada dampak yang lebih besar dan kompleks ketika ACFTA berlaku, yakni dampaknya terhadap lingkungan.

Ketika persaingan bebas digelar maka para produsen akan berlomba-lomba menekan biaya produksi demi mendapatkan harga murah. Biaya produksi dipangkas baik dari ongkos buruh, mengurangi bahan baku dan menurunkan kwalitas barang. Maka logis apa kata orang Jawa ana rega ana rupa, semakin murah harga barang maka semakin rendah kwalitas. Semakin rendah kwalitas maka semakin cepat rusak. Semakin rusak maka semakin banyak sampah menumpuk.

Ambil contoh kasus barang elektronik. Ketika barang dijual dengan harga murah dan kwalitas rendah maka hampir pasti tidak ada suku cadang alias spare part. Maka bisa dibayangkan ketika barang-barang elektronik yang rusak dan menjadi sampah, berapa banyak gunung-gunung sampah yang akan terbentuk? Bukankah ketika sebelum ACFTA saja sudah banyak barang elektronik dari China menjadi barang sekali pakai. Begitu rusak maka yo diguwak (dibuang – Ind). Ditambah ketika ACFTA benar-benar dilaksanakan. Artinya, lingkungan hidup menjadi terancam. Jangan kaget dan jangan heran ketika suatu saat akan ada tumpukan rongsokan kulkas, TiPi, HP, atau rongsokan sepeda motor yang menggunung karena sudah tidak bisa digunakan lagi.

Itu baru satu jenis barang, elektronik. Lha, ada juga pakaian, ada produk-produk pertanian seperti buah dan sayur maupun makanan siap saji alias instan. Semua berpotensi menumpuk sampah. Saat Apel Malang kalah dengan Apel Shangdong atau ketika Jeruk Medan tidak laku dibanding Jeruk Shanghai maka selain petani kita makin merugi, sampah juga semakin banyak.

Dalam pandangan saya sebagai kaumbiasa ini, bahwa ACFTA sebenarnya hanyalah memindahkan sampah dari negeri orang ke negeri kita. Dan itu ancaman serius yang paling nyata terhadap lingkungan hidup bangsa ini. Maka tiada kata lain adalah melawan ACFTA tersebut dengan tetap menggunakan produk-produk bangsa ini.

Ditulis oleh Rokhmad Munawir